Minggu, 09 Oktober 2011

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM INDONESIA



A.     Latar Belakang Masalah

Hukum berakar dan terbentuk dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung sebenarnya hukum itu sendiri ikut membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat.  Maka dari itu sedapat mungkin dalam pembentukan hukum suatu Negara hendaklah memperhatikan aspek dan nilai-nilai yang berkembanga dalam masyarakat sehingga tidak menjadikan produk hukum itu sendiri  berdampak negative bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan maka dalam proses penciptaan dan perkembanganya ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan dan perimbangan-perimbangan tersebut. Namun, betapa pun juga tidak menutup kemungkinan dalam pembentukan hukum  itu sendiri dikarenakan oleh beberapa faktor yakni faktor politik, ekonomi, religi (kepercayaan), ideologi, atau pun kultur budayanya.

Di Indonesia sendiri, dalam pembentukan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, serta kebudayaan yang berkembanga dalam masyarakat sehingga dalam pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri dapat di terima di semua kalangan masyarakat sebagai suatu system yang mengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang juga salah satu bentuk perwujudan hukum nasional yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

Dalam politik hukum yang menetapkan kajianya pada seganap aktifitas pelembagaan Negara dan perundang-undangan sebagai perwujudan hukum nasional yang mampu menjangkau segenap tatanan kehidupan masyarakat yang kaya akan nilai, norma dan kebudayaan yang menyatu dalam satu kesamaan yang di sebut dengan bihneka tunggal ika (berbeda-beda tetapi satu jua)

Untuk mencapai keseragaman itu, maka diperlukan satu system landasan hukum yang mampu mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hendaknya pancasila yang sudah di tetapkan sebagai landasan falsafah dan ideology bangsa dapat kita jadikan sebagai paradigam politik hukum di Indonesia.
 
B.      Pembahasan.

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji segala aktifitas Negara dan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan. Untuk mewujudkan cita hidup bangsa Indonesia dibutuhkan satu system landasan dan filosofi bangsa yang utuh.  Semuanya itu dengan jelas digambarkan dalam pancasila yang dijabarkan dalam lima sila yang juga merupakan tujuan utama dari pendirian bangsa Indonesia.

Dari sini terlihat bahwa pada saat negara Indonesia dibentuk para pendiri negara telah mendambakan suatu negara hukum yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, keadilan, integritas kesatuan bangsa, serta system pemerintahan yang demokratis, sehingga dalam setiap keputusan politik harus diambil berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat secara keseluruhan tanpa memperhatikan kelompok atau golongan tertentu.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi, yaitu Pertama; pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, Kedua; pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga; pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang. ketiga unsur yang dikemukakan oleh Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum tidak terkecuali Negara Indonesia.

Didalam konsititusi Negara Indonesia telah dengan jelas di gambarkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan atas dasar itulah sehingga dapat dikatakan bahwa arah dari kebijakan dari penyelenggara Negara tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai criteria untuk menghukumkan sesuatu menjadi apa yang dinamakan undang-undang. Namun persoalan kemudia yang muncul adalah telah sesuaikah pembentukan hukum tersebut dengan falsafah serta ideology bangsa Indonesia yang tentu saja seperti apa yang termuat dalam konstitusi Indonesia.
Dalam arah perkembangan hukum dan politik hukum itu sendiri, baik yang berlaku sekarang maupun akan datang tidak menjamin sebuah kepastian bahwa suatu ketentuan merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku atau bahkan bukan merupakan ketentuan hukum, sebab dalam masyarakat berlaku berbagai ketentuan yang diantaranya adalah ketantuan sopan santun, ketentuan moral, ketentuan agama, maupun ketentuan lain yang sudah dijadikan sebagai norma yang berkembang dlam masyarakat. Maka dari sinilah pentingnya politik hukum yang dilakukan oleh aparatur hukum dalam hal ini pemerintah.

Meski demikian, tidak sedikit undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain yang berhasil di bentuk oleh aparatur Negara saling berbenturan satu dengan yang lainya, sehingga sering sekali memicu terjadinya gejolak social yang terjadi dalam masyarakat sebagai reaksi dari lahir atau akan dibentukanya satu aturan yang mengikat. Tidak hanya itu dalam pelaksanaanya terkadang kita jumpai ketidak konsistenan pemerintah dalam mengaplikasikan satu aturan yang telah dijadikan sebagai undang-undang tersebut. Tentu saja hal semacam ini akan sengat berpengaruh dan berdampak negative terhadap cita hukum yang akan kita capai di masa mendatang.

Ontologi politik hukum indonesi bertumpu pada nilai-nilai, filosofi, ideoologi bangsa yang dikaitakn dengan realitas empiris yang terjadi dalam masyarakat dan ini sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum sekarang ini. Sehingga akan sangat tepat apabila dalam pembentukan hukum maupun dalam pengaplikasianya senantiasa berpegang teguh pada system nilai, filosofi dan ideology bangsa Indonesia yang semuanya termuat dalam pancasila sebagai dasar dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga dengan sendiri pembaharuan hukum di Indonesia nantinya menuju kearah yang lebih baik.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa sangat layak dan tepat kalau pancasila sebagai paradigm politik hukum Indonesia sebab pancasila  mengakomodasi semua sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan yang terpenting adalah pancasila merupakan dasar dan tujuan dari lahirnya bangsa Indonesia.
C.       

Tidak ada komentar: