Jumat, 05 November 2010

Tahap Penyidikan Dan Penuntutan

A. Penyidikan


Pengertian penyidik diatur dalam undang undang hukum acara pidana yang terdapat pada pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut ;

Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

Dari pengertian penyidik diatas, dan penjelasan undang undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu ; Pejabat POLRI ; dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang undang, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republic Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang undang ini.

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam pasal 1 butir 12 undang undang nomor 2 tahun 2002, yang menyatakan bahwa :

Penyidik pembantu adalah penjabat kepolisian Negara Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republic Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang undang.

Mengenai penyidik pengawai negeri sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 KUHAP, bahwa ;

Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu diatas, dapat diketahui bahwa untuk dappat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi hamzah, berpendapat bahwa ;

Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan asas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pada pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut ;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap, memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut ;

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang undang. Sedangkan penyidikan berarti ; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan definisi dari pasal 1 butir 2 KUHAP, sebagai berikut :

Penyidikan (Acara Pidana) Hanya Dapat Dilakukan Berdasarkan Undang Undang, Hal Ini Dapat Disimpulkan Dengan Melihat Redaksi “ Menurut Cara Yang Diatur Oleh Undang – Undang Ini.

Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan pasal 1 Ned.Sv. yang berbunyi ; Straftvordering heft allen wet wet voorzien. (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang undang).

Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA YANG TERJADI, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena, menurutnya mungkin saja acara pidana terjadi tanpa terjadi delik. Contoh klasik yang dia kemukakan ialah kasus Jean Calas di prancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan.

Selanjutnya Andi Hamzah kembali menyatakan bahwa penyidikan ialah suatu isitilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda). Dan Investigation (Inggris) atau penyiasatan/siasat (Malaysia). Definisi penyidikan dalam bahasa belandan adalah sama dengan opsporing.


B. Penuntutan


Dalam undang undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh kitab undang undang hukum acara pidana No. 8 tahun 1981. Pada pasal 1 butir 7 KUHAP, tercantum definisi penuntutan sebagai berikut;

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Yang bertugas menuntut atau penuntut umum ditentukan di pasal 13 jo. Pasal 1 butir 6 huruf b yang pada dasarnya berbunyi ;

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kemudian muncul undang undang no 5 tahun 1991 tentang kejaksaan republic Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang undang no 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Dalam undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia yang memberikan wewenang kepada kejaksaan (pasal 30), yaitu ;

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang;

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melengkapi pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinaskan dengan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntututan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat surat ketetapan mengenai hal itu (pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bial ia ditahan, wajib dibebaskan untuk menututp perkara demi hukum seperti disebutkan dalam (pasal 140 ayat 2 butir a KUHAP), pedoman pelaksanaan KUHAP member penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai buku I kitab undang undang hukum pidana Ban VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam pasal 76,77,78 dan 82 KUHP.

Penuntutan perkara dilakukan oleh penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam surat ketetapan. Apabial tersangkaberada dalam tahanan sedangkan surat ketetapan sudah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka, atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyididik atau hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila didapati alas an baru, penuntut umum dapat melakukan penunutan terhadap tersangka.

Penututan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat. Dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutanya, maka hal tersebut dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari siding. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat lambatnya tujuh hari sebelum siding dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya dan penyidik, pasal 144 KUHAP.

Didalam title ketujuh dan kedelapan, buku I KUHAP disebut keadaan keadaan yang berpengaruh terhadap hak penuntut umum untuk menuntut. Ketentuan tersebut terletak diperbatasan antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana. Ontvankelijkheid hak untuk menuntut penuntut umum termasuk penilaian hakim, yang dalam sengeketa hukum harus menetapkan ketetapan bilamana terdakwa mengadakan bantahan. Ketentuan tentang dasar tidak dapat diterimanya penuntutan penuntut umum didalam KUHP tidak ada kaitannya dengan jangka waktu yang bersifat hukum acara pidana. Hanya menyangkut dapat diterimanya bantahan terdakwa. Ciri dari syarat syarat penuntutan ialah bahwa ia tidak bersangkut paut dengan hal dapat dipidananya membuat delik atau terdakwa. Itulah sebabnya sehingga peradilan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan jikalau keadaan yang menghalangi penunutan hilang.

Menurut van bemmelem ; “bahwa keadaan keadaan yang membuat penuntut umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap terdakwa disebut peniadaan penuntutan (vernolgingsuitsluithings gounden), sedangkan keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang sehingga tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa disiebut dasar dasar yang meniadakan pidana”.

Seringkali sukar untuk membedakan antara keduanya, karena pembuat udang undang dalam rumusannya tidak terlalu jelas. Suatu rumus undang undang kadang kadang dapat diartikan sebagai ketentuan pidana yang tidak dapat diberlakukan dalam keadaan keadaan yang telah disebutkan dalam rumusan tersebut. Dalam arti bahwa penuntut umum tidak dapat melakukan penunututan terhadap orang terdakwa berdasarkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pidana tertulis, padahal yang dimaksud pembuat undang undang sebenarnya adalah untuk memberitahukan kepada hakim, bahwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebagai contoh misalnya kalimat yang dipergunakan oleh pembentuk undang undang dalam merumuskan ketentuan pidana dalam pasal 163 bis ayat (2) KUHP berbunyi ;

Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkannya kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dalam pasal 163 bis ayat 2 KUHP tersebut, seharusnya pembentuk undang undang telah bermaksud menjelaskan, bahwa ketentuan pidana yang mengatur masalah mislukte uitlokking atau masalah menggunakan orang lain melakukan tindak pidana yang gagal, tidak dapat diberlakukan lagi secara prilaku, apabial prilaku tersebut secara sukarela telah membatalkan untuk melakukan tindak pidana.

Menurut van bemmelem, dengan membuat rumusan seperti yang dapat dibuat dalam rumusan pasal 163 bis ayat 2 KUHP itu, sebenarnya pembentuk undang undang telah bermaksud untuk menciptakan suatu dasar yang meniadakan pidana dan bukan dasar peniadaan penuntutan.

Kemudian, dalam hukum pidana diatur tentang dasar dasar atau alasan alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam buku 1 bab VIII yaitu : telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindak pidana yang sama. Perumusan ketentuan mengenai nebis in idem tercantum dalam pasal 76 ayat 1 KUHP, kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat dimitakan peninjauan kembali (heirzeining). seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena tindakan (feit) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (kracht van jewisjde) terhadap dirinya. ayat 2, jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan terhadap tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal ; putusan berupa pembebasan dari dakwaan (Vrijspraak) atau pelepasan dari tuntutan hukum (ontslag van rechvervolging); dan putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi, atau yang telah daluarsa pelaksanaan pidana tersebut.

Nebis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir pemeriksaan / penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik pidana tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yangsudah mendapat putusan hukum yang tetap.

Dengan maksud untuk menghidari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku delik yang sama, yang sebelumnya pernah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar kewibawaan Negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpeliharanya perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Putusan dikatan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi, tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, ataupun karena tidak dapat dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak pihak.

Agar supaya perkara tidak diperiksa untuk kedua kalinya apabila ; pertama perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan yang terdahulu. Kedua pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya adalah sama). Ketiga putusan yang pertama terhadap perkara yang sama telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Belakangan dasar nebis in idem ini digantukan kepada beberapa hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi ;

Pertama penjatuhan hukuman (veroordelling) dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa telah salah, telah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan kepadannya; atau

Kedua pembebasan dari penuntutan hukum (ontslag van recthvelvoging) dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan peristiwa pidana. Atau terdakwa dinyatakan tidak dapat dijatuhi hukuman, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas persitiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Dalam pasal 77 KUHP hak menuntut gugur (tidak berlaku lagi) karena terdakwa meninggal dunia. Apabial terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan dari pengadilan maka hak menunutut gugur. Berlaku juga pada tahap tahap sebelum pemeriksaan di pengadilan. Jika penuntut umum sedang dalam tahap pengajuan banding maka hakim haruslah member putusan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 82 KUHP yang berbunyi ; ayat (1) “ hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayarkan dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan dengan izin amtenaar yang ditunjuk dalam undang undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya”.

Ayat 2 : ”jika perbuatan itu terencana selamanya denda juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenaar yang tersebut dalam ayat pertama”.

Ayat 3 : “dalam hal hukuman ditambah diubahkan berulang ulang membuat kesalahan, boleh juga tambahan itu dikehendaki jika hak menunutut hukuman sebab pelanggaran yang dilakukan dulu telah gugur memenuhi ayat pertama dan kedua dari pasal itu”.

Ayat 4 : “peraturan pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup dewasa, yang umurnya sebelum melakukan perbuatan itu belum cukup enam belas tahun”.

Pengahpusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian.

Tidak ada komentar: