Jumat, 07 Desember 2007

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Di dalam konstitusi kita mengatakan bahwa "dalam Bab I pasal ayat 3 menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum", tetapi tidak ada satu pasal pun dalam undang undang kita yang menjelaskan bahwa bagai mana konsep dari negara hukum tersebut seperti yang temakbud dalam konstitusi tersebut. Oleh karena itu saya tertarik untuk menulis apa sih yang di maksud dengan konsep negara hukum tersebut.?

Adapun konsep negara hukum indonesia dapat kita liat dari:

  1. adanya pengakuan atas hak hak dasar atau hak asasi manusi. seperti yang temuat dalam Undang-Undang dasar bab XA tentang hak-hak asasi manusia
  2. adanya pembatasan kekuasaan dari lembaga lembaga negara, seperti yang termuat dalam undang-undang dasar yang mengatr tentang wewenang dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara.
  3. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
  4. adanya pengadialn yang mengatur tentang proses peradilan tata usaha negara
sama halnya dengan konsep negara hukum yang di katakan oleh pakar pakar hukum seperti montesque, konsep negara hukum dari friedric julius stahl-lah dan pakar pakar hukum lainya. yang erupakan pakar pakar hukum terkemuka.

Kemudian Prof. DR. Sudargo Gautama, SH. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara hokum yakni:
    1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap Negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
    2. Azas Legalitas. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
    3. Pemisahan KekuasaanAgar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan

Adapun konsep dari negara hukum tersebut sebenarnya sangat erat kaitanya dalam hal penegakan supermasi hukum di di negara kita. karnah tujuan dari negara hukum tersebut adalah untuk memperoleh atau menjamin adanya kepastian hukum. sehingga setiap orang dapat di pandang sama di depan hukum seperti apa yang di cita citakan oleh negara kita, dan dapat membawa kehiduna yang lebih baik, adil, sesuai dengan isi dari konstitusi kita.

Seandainya katakan itu pemerintah, atau oragan-organ negara lainya dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, serta masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, maka dapat menjamin adanya keamanan serta kemakmuran di negara kita akan menjadi lebih baik. sehingga tidak ada lagi yang namanya penyalah gunaan hak dan tanggung jawab. semoga saja, tetapi semua itu kembali lagi dari kesadaran tiap individu, sejauh mana tinggkat kepedulian terhadap negara dan kemaslahatan di seluru tatanan masyarakat.

Tidak ada komentar: